REFORMASI PENDIDIKAN DASAR

Abstract

       Reformasi pendidikan dasar di Indonesia segera akan dimulai  dengan ditentukannya persyaratan minimum terhadap  para guru di satuan pendidikan dasar itu sendiri,  yang dalam hal ini adalah SD dan SLTP. Bagi guru dan calon guru yang tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan minimum yang telah ditentukan  nantinya tak mungkin lagi dapat mengajar dan mendidik di sekolah.

       Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUUSPN) edisi yang paling akhir untuk saat ini,  3 Oktober 2002, pada Pasal 36 Ayat (2) disebutkan bahwa kualifikasi minimum untuk pendidik di tingkat pendidikan prasekolah  adalah lulusan D2, dan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah lulusan sarjana kependidikan  atau lulusan sarjana nonkependidikan ditambah serti-fikat akta mengajar dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

      Perlu diketahui bahwa tahun 2003, diharapkan RUUSPN sudah dapat diundangkan.  Itu berarti bahwa mulai tahun 2003 ketentuan mengenai kualifikasi minimum pendidik sudah diberlakukan. Apabila  ketentuan ini diberlakukan dengan apa adanya  maka bagi pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi minimum  tersebut tidak dapat lagi melanjutkan karir dan profesinya sebagai guru SD dan SLTP.

       Disitulah reformasi pendidikan dasar akan berjalan.  Apabila  guru SD dan SLTP dipegang oleh tangan-tangan profesional, dalam hal ini  ialah guru yang memenuhi kualifikasi minimal yang standar, kiranya dapat diharapkan mutu pendidikan dasar kita akan meningkat secara signifikan.  Selanjutnya,  apabila mutu pendidikan dasar meningkat  maka  mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi baru dapat ditingkatkan.