Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan di Bidang Pendidikan Provinsi Gorontalo (Telaah atas Laporan Masyarakat di Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo)

Lutfiah Pulubuhu, Nur Istiyan Harun

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan. Secara lebih khusus akan mengkaji mengenai tugas dan fungsi Ombudsman RI Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah metode kulitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang pendidikan itu sendiri masih rendah. Hal ini ditujukkan dari masih rendahnya tingkat laporan masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintah khususnya Ombudsman RI Provinsi Gorontalo untuk lebih meningkatkan pelibatan masyarakat. Dimana umpan balik dari masyarakat merupakan indikator penting dalam meningkatkan pelayanan dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Ombudsman; partisipasi masyarakat; pengawasan; Gorontalo


Full Text:

PDF

References


Asmara, Galang, (2005) “Ombudsman Nasional dalam System Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, cet.ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005

Arnstein, Sherry. (1969) A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners.

Cohen & Uphoff. 1990. The Amaquity Of Participation. Third World Quarterly. New York.

Desiana, A. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).

Marzaman, Atika Puspita, Hasrul Eka Putra, (2018), Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Layanan Publik di Bidang Lingkungan di Provinsi Gorontalo, Prosiding Konferensi Tahunan Keadilan Sosial Pendidikan, Kependudukan, Politik dan Tata Kelola Publik, Humanitas dan Industri 4.0, Pusat Analisis Regional Indonesia, 275-286.

Penelitian, Laporan Hasil, and Pengembangan Bidang Pencegahan. "Ombudsman Republik Indonesia." Kepatuhan Kementrian dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 25.

Siti Irene Astuti. D., (2011) Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Wibawa, H. (2010). Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun) (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).

Widodo, Heri. (2015). Potret Pendidikan Di Indonesia Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Cendekia Vol. 13 No. 2, Juli - Desember 2015 hal. 295-307

Wiratno, Budi. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 26, No.1, Juni 2016, ISSN: 1412-3835, hal: 28-34




DOI: https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.5456

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Building VI.3.2 Universitas AMIKOM Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: jurnaljspg@amikom.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License