Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes
Abstract
Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuka peluang bagi desa dalam proses percepatan pembangunan melalui alokasi dana desa. Melalui pengelolaan dana desa yang baik dan berbasiskan kepada konsep Good Governance, diupayakan penggunaanya memenuhi kaidah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga berdampak kepada prioritas dan kebutuhannya dalam pembangunan desa. Penelitian ini mencoba menganalisis proses pengelolaan dana desa dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis prioritas dan kebutuhan dalam mekanisme penyusunan APBDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik koleksi data melalui wawancara. Lokasi penelitian ini berfokus kepada perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menemukan penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan semua elemen dan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan mereka dengan berpedoman dengan RPJMDes agar terjadi kesinambungan dari program-program kerja pemerintah desa setiap tahunnya. Hal yang sangat disayangkan adalah tidak adanya upaya dari Pemerintah Desa Sukadiri untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli desa.
Kata Kunci: Dana Desa, Perencanaan Pembangunan, Prioritas, Desa Sukadiri, APBDesFull Text:
PDFReferences
Ahrori, A. (2011). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes (Studi tentang pola hubungan pemerintah desa dan masyarakat desa Pucangsari kecamatan Purwadadi kabupaten Pasuruan) (PhD Thesis). University of Muhammadiyah Malang.
Akbar, D. L. (2015). Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDEs Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal) (PhD Thesis). UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
Akita, T., & Miyata, S. (2008). Urbanization, educational expansion, and expenditure inequality in Indonesia in 1996, 1999, and 2002. Journal of the Asia Pacific Economy, 13(2), 147–167.
Antlöv, H. (2003). VILLAGE GOVERNMENT AND RURAL DEVELOPMENT IN INDONESIA: THE NEW DEMOCRATIC FRAMEWORK. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(2), 193–214. https://doi.org/10.1080/00074910302013
Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(2), 161–183. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047
Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Publika, 1(2).
Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2004). Village politics, culture and community-driven development: Insights from Indonesia. Progress in Development Studies, 4(3), 187–205. https://doi.org/10.1191/1464993404ps085oa
Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural Development in Indonesia. World Development, 34(11), 1958–1976. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.025
Burch, D., & Goss, J. (1999). Global Sourcing and Retail Chains: Shifting Relationships of Production in Australian Agri-foods 1. Rural Sociology, 64(2), 334–350.
Harigunna, T., & Arinta, O. (2018). Penentuan Prioritas Program Kerja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process. Retrieved.
Kanbur, R., & Zhuang, J. (2013). Urbanization and inequality in Asia. Asian Development Review, 30(1), 131–147.
Lewis, B. D. (2015). Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. Public Administration and Development, 35(5), 347–359.
Martin, A., & Sherington, J. (1997). Participatory research methods—Implementation, effectiveness and institutional context. Agricultural Systems, 55(2), 195–216.
Moedarlis, F. T. (2019). Akuntabilitas Politik dalam Anggaran (Studi Kasus: Dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo). Journal of Government and Civil Society, 3(1), 1–34.
Molosi-France, K., & Dipholo, K. (2017). Assessing the role of local institutions in participatory development: The case of Khwee and Sehunong settlements in Botswana. Africa’s Public Service Delivery and Performance Review, 5(1), 1–8.
Noviyanti, N., Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana desa. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 3(2), 112.
Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? Regional Studies, 47(7), 1034–1047.
Soleh, C., & Rohmansjah, H. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Fokusmedia.
Susan, N., & Budirahayu, T. (2018). Village Government Capacity in the Implementation of Village Law No. 6 of 2015 in Indonesia. Sustainable Future for Human Security, 17–27. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5433-4_2
DOI: https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.5453
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
