DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Abstract

       Belum lagi konsep desentralisasi pendidikan dapat dijalankan di lapangan, sekarang muncul problematika baru yang cukup mere-potkan; yaitu menyangkut eksistensi Dewan Pendidikan Daerah atau Majelis Pendidikan Daerah serta Komite Sekolah atau Dewan Sekolah atau ada yang menyebutnya Majelis Sekolah. Untuk memudahkan pembahasan maka dalam tulisan ini dipakai istilah Dewan Pendidikan Daerah (DPD) dan Komite Sekolah (KS).

      Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam konsep desentra-lisasi pendidikan  maka pengambilan kebijakan dan keputusan tidak lagi terpusat di Jakarta akan tetapi terdistribusi di masing-masing daerah otonom. Konsekuensinya, bisa terjadi antardaerah mengambil kebijakan dan keputusan yang berbeda  untuk masalah  yang sama. Dan ini sudah benar-benar terjadi di lapangan; misalnya saja untuk menamakan dinas yang mengurusi pendidikan saja sangat bervariasi sebutannya, antara lain Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pendidik-an dan Kebudayaan,  Dinas Pendidikan dan Pengembangan Generasi Muda, Dinas Pendidikan dan Pengajaran,  Dinas Pendidikan, Ilmu dan Teknologi, dan sebagainya.

       Konsekuensi lainnya,  dengan diberlakukannya desentralisasi pendidikan  maka setiap daerah dituntut mampu mengelola pendidik-an secara mandiri. Pada hal untuk mengelola pendidikan diperlukan dana yang cukup dan SDM yang berkualitas.  Selanjutnya masalah muncul di permukaan ketika kebanyakan daerah di Indonesia, dalam hal ini daerah kota dan kabupaten, tidak memiliki dana yang cukup dan SDM yang berkualitas.  Dengan RAPBD yang terbatas  di satu sisi serta penghentian kucuran dana  dari pemerintah pusat  di sisi yang lain maka lengkaplah "penderitaan" daerah.