FITRI DAN KEPEKAAN SOSIAL

Abstract

       “Perebutan” dana seratus ribuan per keluarga per bulan sampai tulisan ini dibuat nampaknya belum berakhir. Bukan itu saja; banyak keluarga yang melakukan protes karena merasa diperlakukan tidak adil oleh petugas lem-baga pemerintah atau pengurus lembaga sosial di masyarakat.

       Di tengah-tengah banyak orang memburu uang 300 ribu rupiah, yaitu seratus ribuan per bulan dikalikan tiga bulan, ternyata muncul kisah yang “mengerikan” kita. Ada kantor desa yang dirusak massa, ada kepala desa yang mengamankan diri, petugas pemerintah yang dicaci maki, bahkan ada pimpinan BPS yang diminta mempertanggungjawabkan kinerjanya. Lebih daripada itu bahkan ada Ketua RT yang bunuh diri karena merasa terancam jiwanya, konon juga ada pengurus RT yang “diadili” dan bahkan ada yang dibunuh warganya.

       Meskipun gara-gara uang seratus ribu sempat terjadi gejolak sosial di masyarakat kecil (grass-root level) tetapi anggota DPR tetap “melenggang” dengan tambahan pendapatan sebesar 10 juta rupiah per kepala per bulan. Bukan hanya legislatif tetapi eksekutif pun demikian pula. Anggaran kepresiden yang tahun 2005 ini sebesar 823 miliar dalam APBN 2006 naik menjadi 916 miliar rupiah; angka ini pun merupakan hasil revisi setelah terdengar kritikan masyarakat karena rencana semula anggaran kepresi-denan tahun 2006 akan dipasang di atas 1 triliun rupiah.