BPS PERLU "BERGURU" PADA KPN

Abstract

       Ada sebuah fenomena sosio-politis di negara kita yang sangat menarik untuk dicermati bersama;  yaitu diaplikasikannya  temuan-temuan penelitian atau hasil studi secara lebih intensif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process) oleh pemerintah. Fenomena yang konstruktif ini sekaligus menandai adanya kemajuan; oleh karena keputusan ataupun kebijakan yang dilandasi temuan empirik atau hasil studi umumnya lebih bersifat objektif dan rasional, serta bebas dari unsur "pressure".

       Kiranya memang harus diakui bahwa selama ini rela tif banyak hasil studi yang harus melayang ke dalam tong sampah dan tidak pernah dilirik dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah. Namun, sekarang ini setidak-tidaknya ada dua keputusan strategis yang sedang dan akan dibangun berdasarkan temuan penelitian; masing-masing adalah keputusan politis mengenai  tindak lanjut musibah Dili, Timor Timur,  serta keputusan soso-politis mengenai Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Dua masalah ini memang sempat mengguncang perjalanan politik di negara kita akhir-akhir ini.

       Apabila dalam masalah yang pertama, musibah Dili, maka peranan penelitian benar-benar telah nampak, yaitu digunakannya temuan penyelidikan (baca: penelitian) yang dilakukan oleh Komisi Penyelidik Nasional (KPN) di dalam mekanisme dan proses pembuataan kebijakan tindak lanjut;  maka  hal yang sama diharapkan akan dilakukan pemerintah kita dalam mengambil kebijakan mengenai SDSB.